Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence Due to Social-Media

(1) * Derry Angling Kesuma Mail (Sumpah Pemuda School of Law, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


The social media platform has assumed its role as a driver of innovation and revitalization. In addition to the role it plays in the transformation of information, social media also plays an important strategic role because it can serve as a means of communication between individuals and communities. However, the expansion of information and communication technology has also resulted in a negative impact, which can be seen in the rise of social media. The occurrence of domestic violence is one type of effect that has a negative effect (KDRT). The husband's jealousy if his wife uses social media against the opposite sex is one example of a form of domestic violence that social media can cause. Other examples include accessing social media accounts with the intent of stalking or spying on his wife, intimidating her, and other similar behaviors. Currently, the form of legal protection for women who commit acts of domestic violence is governed by the Criminal Code (KUHP), beginning with Article 351 and ending with Article 356; Article 6, Article 16 concerning protection; and Article 44 concerning criminal sanctions in Law No. 23 of 2004 regarding the Elimination of Domestic Violence. Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence contains these provisions. The parameters for eliminating domestic violence are based on the law's adherence to four guiding principles: a) respect for human rights, b) gender justice and equality, c) non-discrimination, and d) victim protection. In the interim, these laws outline the forms of legal protection available to women who have been victims of domestic violence: (1) provision of temporary protection; (2) determination of the protection order by the court; (3) provision of a Special Service Room (RPK) at the police office; (4) provision of safe houses or alternative residences; and (5) provision of legal consultation by advocates for victims at the investigative level.

Keywords


Legal Protection, Women, Domestic Violence, Social-Media.

   

DOI

https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.2.412
      

Article metrics

10.29099/ijair.v6i1.2.412 Abstract views : 72 | PDF views : 5

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara, 34(3), 239-249.

Lisanawati, G. (2014). Pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 9(1), 1-15.

Amri, M. S. (2020). Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 3(1), 89-106.

Al Ghazali, H. Z., Dery, T., & Irwansyah, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Diakibatkan Penyalahgunaan Media Sosial (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung). Prosiding Hukum Keluarga Islam, 34-40.

Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 1(1), 31-40.

Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 17-30.

Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 6(1), 72-81.

Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(1), 55-61.

Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya (HUMAYA), 1(1), 43-52.

Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 153-175.

Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7(1), 1-24.

Wulandari, L. (2008). Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. LAW REFORM, 4(1), 1-19.

Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence.

Yulia, R. (2006). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Pro Justitia, 24(3).

Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yustisi, 3(2), 13.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 21-31.

Helmi, M. I. (2014). Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)”.

Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(2).

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43318.

Prihastuti, A., & Kuswardani, S. H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Arifin, B., & Santoso, L. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, 8(2), 113.

Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.

Kadish, S. H. (1983). Encyclopedia of crime and justice (Vol. 4). Free Press.

Kadish, S. H. (1962). Some observations on the use of criminal sanctions in enforcing economic regulations. U. Chi. L. Rev., 30, 423.

De Maglie, C. (2005). Models of corporate criminal liability in comparative law. Wash. U. Global Stud. L. Rev., 4, 547.

Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 67-80.

Violence, W. I. G. B. (1999). Ending violence against women. Issues in World Health, 11, 1-44.

Collins, R. (2009). Micro and macro causes of violence. International Journal of Conflict and Violence (IJCV), 3(1), 9–22.

Ihromi, T. O. (Ed.). (1995). Kajian wanita dalam pembangunan. Yayasan Obor Indonesia.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140-157.

Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. Global Komunika, 1(1), 18-29.

Purbohastuti, A. W. (2019). Perilaku Mahasiswa Terhadap Sosial Media. Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 11(2), 237-253.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 177-188.

Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. Hukum Islam, 15(1), 83-108.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

________________________________________________________

International Journal Of Artificial Intelligence Research

Organized by: Departemen Teknik Informatika STMIK Dharma Wacana
Published by: STMIK Dharma Wacana
Jl. Kenanga No.03 Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro Lampung

Email: jurnal.ijair@gmail.com

View IJAIR Statcounter

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.